Berita TerkiniSeputar Dinas Pertanian

Kunjungan Kerja Anggota Komisi II DPRD Kab. Pangkep di Kab. Soppeng

Admin


Watansoppeng, 5 Maret 2021, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep melakukan kunjungan kerja ke Dinas TPHPKP Kab. Soppeng. Rombongan yang berjumlah 10 orang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Irwan Nursaid, S.Sos. Adapun agenda kunjungan kerja tersebut terkait dengan sharing informasi dalam hal pengendalian dan pengembangan hasil-hasil pertanian di Kabupaten Soppeng. Dalam kunjungan tersebut, rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas TPHPKP Kab. Soppeng Ariyadin Arif, S.TP, M.Si didampingi oleh para Kepala Bidang Lingkup Dinas TPHPKP Kab. Soppeng, dan juga turut hadir dari Anggota Komisi II DPRD Kab. Soppeng Syamsuddin, SS.,M.Si.

Sekretaris Dinas TPHPKP dalam sambutan penerimaan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan DPRD Kab. Pangkep yang menjadikan Kab. Soppeng sebagai salah satu tujuan kunjungan kerja dalam hal pembangunan pertanian. Dilanjutkan dengan informasi-informasi secara umum perkembangan pertanian di Kabupaten Soppeng. Diantaranya adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng dimasa pandemi covid-19 yang ditopang oleh sektor pertanian.

Dalam rapat kunjungan kerja yang berlangsung di ruang pertemuan Dinas TPHPKP Kab. Soppeng tersebut, para anggota komisi II DPRD Kab. Pangkep secara bergantian berdiskusi dengan perwakilan Dinas TPHPKP tentang berbagai hal terkait agenda kunjungan kerja. Ada beberapa hal yang menjadi fokus diskusi diantaranya Dukungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap sektor pertanian, Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan juga terkait Penyuluhan Pertanian.


Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHPKP Kab. Soppeng H. Suhardiman, SP. MMA. Menyampaikan beberapa poin terkait hal-hal teknis yang dilakukan dalam upaya memenuhi ketersediaan pupuk, mengatasi keterbatasan dalam hal anggaran APBD Kabupaten untuk memenuhi sarana pertanian mendasar yang utama seperti benih padi dan jagung melalui dukungan APBN dan APBD Provinsi. Dan ditambahkan oleh Sekretaris Dinas TPHPKP Kab. Soppeng terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan, dengan lahirnya Perda Kabupaten Soppeng Nomor 11 Tahun 2019, meskipun belum diturunkan aturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan bupati. Selain itu juga disampaikan upaya dalam menutupi kekurangan tenaga penyuluh pertanian dengan melakukan perekrutan tenaga penyuluh kontrak kabupaten sebanyak 21 orang, dengan dukungan dari mitra Komisi II DPRD Kab. Soppeng.

Related Articles

Back to top button